Peraturan

  1. PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 17 TAHUN 2017 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PTSP KOTA PONTIANAK
  2. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PTSP KOTA PONTIANAK NOMOR 28/DPMTKPTSP/TAHUN 2017 tentang STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PTSP KOTA PONTIANAK
  3. PERWA NO. 18 TAHUN 2016 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA SECARA PARALEL DI KOTA PONTIANAK
  4. SK WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 577/BP2T/TAHUN 2016 tentang WAKTU PEMROSESAN IZIN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK
  5. SK WALIKOTA PONTIANAK NO.238/BP2T/TAHUN 2015 tentang PENETAPAN DIS-INSENTIF BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ATAS KETERLAMBATAN PROSES PENERBITAN IZIN GANGGUAN
  6. SK WALIKOTA PONTIANAK NO.619/BP2T/TAHUN 2015 tentang PEJABAT PENANDATANGAN DALAM RANGKA PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KOTA PONTIANAK
  7. PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NO.47 TAHUN 2015 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK
  8. PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NO.16 TAHUN 2014 tentang PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
  9. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
  10. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DI DAERAH
  11. KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 86 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
  12. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.17/MEN/2008 TENTANG KAWASAN KONSERVASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
  13. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M-1450-KP.04.11 TAHUN 2007 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.837.KP.04.11 TAHUN 2006 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI SELURUH INDONESIA
  14. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
  15. PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 62 TAHUN 2005 TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PERIZINAN USAHA/INVESTASI DI KOTA PONTIANAK
  16. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
  17. KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 349 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PROSEDUR DAN TATA CARA PERIZINAN USAHA/INVESTASI KOTA PONTIANAK
  18. PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR : 1/P/2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR : 57/SK/2004 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
  19. KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 289 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTI PROSEDUR PERIZINAN DAN USAHA INVESTASI KOTA PONTIANAK